Tak Memiliki NPWP, Pajak Lebih Tinggi

Kepala Seksi Pengembangan Penyuluhan I Direktorat Jendaral Pajak Kementerian Keuangan Muktia Agus Budi Santoso mengatakan, disinsentif tersebut diterapkan dalam bentuk pembebanan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang lebih tinggi kepada wajib pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). "Tarifnya 20 persen lebih tinggi dibanding ketentan," ujarnya Jumat (22/2).

Sebagai gambaran, seorang WP yang berprofesi sebagai pekerja di sebuah perusahaan memiliki penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 40 juta setahun. Maka pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 5 persen dari PKP tersebut atau Rp 2 juta. Namun, jika dia belum memiliki NPWP, maka tarif pajak tersebut ditambah 20 persen dari Rp 2 juta atau Rp 400 ribu. Sehingga, total yang harus dibayar menjadi Rp 2,4 juta.

Menurut Agus, ketentuan tersebut diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat terdorong untuk memiliki NPWP, sehingga basis pajak bisa meningkat. "Lagipula, NPWP ini juga banyak manfaatnya. Misalnya, sebagai salah satu syarat administrasi pengajuan kredit di bank," katanya.