Tak Semestinya Polisi Cari Pemasukan dari Izin Senpi

JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri bersikap tegas dalam melarang warga sipil memiliki senjata api (senpi). "Tarik semua senjata api yang ada di masyarakat sipil yang pernah diizinkan polisi memegang senpi," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Minggu (6/5).

Neta menegaskan, pemerintah harus mencabut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tentang senpi. Sebab kata dia, dari PNBP ini pemerintah mendapat pemasukan Rp1,5 juta per senjata tiap tahun. "Akibat PNBP ini, Polri punya dalih untuk mengizinkan sipil memegang senjata api," ujar Neta.

Dia juga menilai maraknya aksi koboi warga masyarakat juga tak terlepas dari aksi serupa yang dipertontonkan aparat penegak hukum. Misalnya, kata dia mencontohkan, polisi selalu bersikap ringan tangan dalam mengatasi orang-orang yang dituduh sebagai teroris.

Bahkan, dalam insiden bentrokan antara anggota Brimob dengan Kostrad di Gorontalo beberapa waktu lalu, anggota Polri juga terlalu gampang melepaskan peluru tajam hingga mengakibatkan satu orang tewas dan limalainnya terluka.