Tak Terakreditasi, Output Proyek Dipastikan Jelek

JAKARTA - Banyaknya asosiasi tak terakreditasi yang ambil bagian dalam proyek di Kota Tangsel makin menguatkan tudingan adanya budaya bagi-bagi ”kue” proyek dari dana APBD yang sudah tercium lama terjadi di Provinsi Banten. Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel dan pengurus Kadin Kota Tangsel melarang dan bukannya mengakomodir asosiasi yang tidak terakreditasi mendapatkan proyek.

”Harusnya Pemkot Tangsel dan Kadin Kota Tangsel dengan tegas melarang. Karena ini terkait dengan dana publik yang dialokasikan untuk kepentingan publik. Saya lama mendengar adanya budaya di Provinsi Banten yang cenderung bagi-bagi proyek harusnya jangan dibawa ke Kota Tangsel,” papar Pengamat Kajian Publik UIN Jakarta, Djaka Badrayana kepada INDOPOS (Group JPNN).

Menurutnya juga, asas profesionalisme, legalitas, kompetensi dan keabsahan harus menjadi yang utama dalam proses tender proyek dari uang negara. Karena ini terkait dengan output dari proyek yang ditenderkan. ”Harusnya pengusaha yang menerima proyek terakreditasi, berkompetensi dari asosiasi yang juga terakreditasi, transparan dan berkompetensi. Jangan mengedepankan sekedar bagi-bagi proyek,” ungkapnya juga.

Dia juga menekankan jangan sampai proyek dikerjakan oleh asosiasi yang profesionalismenya rendah tidak bertahan lama. Karena akan sulit meminta pertanggungjawaban output yang dihasilkan. ”Semisal, proyek yang ditenderkan bangunan. Beberapa bulan dibangun ternyata roboh. Lalu asosiasi yang tidak terakreditasi itu membubarkan diri. Siapa yang bertanggung jawab?,” tanyanya.