Tantang Capes-Cawapres Buka-Bukaan soal Pajak

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menantang para calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk membuka laporan pajak masing-masing. Menurutnya, hal itu perlu untuk membuktikan kejujuran capres-cawapres yang bersaing di pemilu presiden (pilpres).

Arbi mengatakan, Prabowo Subianto dengan kekayaan yang melimpah perlu secara terbuka membeber surat pemberitahuan pajaknya. Prabowo tercatat sebagai kandidat paling kaya dibanding wakilnya, Hatta Rajasa maupun pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  

Arbi mengatakan, Prabowo sebaiknya membuka data pajak yang dimiliki karena hartanya menjadi pertanyaan banyak kalangan. “Kalau dia memang jujur buka saja, namun kalau tidak jujur ya dia tidak akan berani membukanya," kata Arbi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/7).

Arbi juga mengatakan, Hatta Rajasa juga perlu melakukan langkah serupa. Sebab, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu cukup lama duduk di kabinet dengan posisi terakhir sebagai menteri koordinator perekonomian.

Namun, Arbi juga mendorong kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengawali buka-bukaan soal laporan pajak itu. Terlebih, lanjut Arbi, dirinya mengaku mendapat informasi bahwa duet yang dikenal dengan sebutan jokowi-Kalla itu memang bersedia buka-bukaan soal pajak.

“Rakyat bakal mengetahui calon pemimpin mana yang tidak membayar atau mengemplang pajak. Ini bagian dari menilai tingkat indikator integritas dan kejujuran pemimpin. Kalau dia pengemplang pajak tidak layak dipercaya untuk memimpin," kata Arbi.

Terpisah Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kalla, Tjahjo Kumolo menegaskan, pasangan yang dijagokannya sudah sangat siap untuk membuka soal pajak. "Sebagai warga negara yang baik dan terhormat harus taat pada pajak serta siap membuka pajaknya," katanya.

Sebelumnya Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK telah mengumumkan kepemilikan hartanya kepada masyarakat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harta yang diumumkan ke publik itu sudah melalui proses verifikasi dan klarifikasi oleh KPK.