Target Deviden BUMN Tergantung Perekonomian

Rabu, 17 September 2008 – 17:04 WIB

JAKARTA – Sejumlah kalangan mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan deviden dari laba BUMN dalam RAPBN 2009 sebesar Rp 33,04 triliun atau naik sekitar Rp 1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun. target tersebut sangat tergantung dari kondisi perekonomian global maupun nasional pada 2009.

“Saya memprediksikan ekonomi nasional 2009 akan mengalami berbagai tekanan yang sangat ditentukan pada 2008 serta berpengaruh terhadp kinerja BUMN. Saat ini, stabilisasi harga saham di bursa efek mengalami penurunan yang sangat tajam, volatilitas indeks harga saham gabungan bisa diredam dengan cara melakukan stabilisasi atas harga-harga saham BUMN yang kapitalissi mencapai kurang lebih 30 persen dari total kapitalisasi pasar,” ujar pengamat ekonomi Iman Sugema didampingi anggota Komisi XI DPR dari FPAN Rizal Djalil dalam diskusi tentang Keseimbangan Antara Deviden dan Fungsi BUMN sebagai Penggerak Perekonomian di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut Iman Sugema, jatuhnya berbagai komoditi dan semakin memburuknya situasi pasar financial, dapat dipastikan kinerja keuangan perusahaan financial, perusahaan pertambangan dan agribisnis akan semakin terpuruk. “Tapi, saham-saham blue chip seperti Telkom telah terbukti mampu menahan kejatuhan IHSG secara lebih dalam. Karena itu, kebijakan pembagian deviden harus selaras dengan tujuan stabilitas bursa saham,” ujar dia.

Karena itu, lanjut dia, BUMN yang diperkirakan akan mengalami shock negative harus memiliki buffer yang lebih tinggi dibandingkan BUMN lainnya. Artnya, BUMN yang membutuhkan buffer seperti itu harus dapat menahan bagian laba yang lebih besar.

Ia juga memprediksi pada 2009 akan ditandai dengan melemahnya investasi swasta di sektor riil dan hal itu bias dikompensasi dengan cara meningkatkan investasi BUMN, sehingga capex BUMN harus ditingkatkan, khususnya BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur energy, transportasi dan telekomunikasi. Jadi, harus ada konsistensi antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan kepentingan untuk menutup APBN dalam jangka pendek. Setiap BUMN memiliki peran yang jauh berbeda dibandingkan BUMN jenis lainnya, sehingga kebijakan pay out ratio juga harus mempertimbangkan jenis usaha dan peran BUMN dalam pembangunan nasional.

“Sebagai contoh pay out ratio antara BUMN di bidang telekomunikasi harus berbeda dibanding dengan BUMN yang bergerak di perbankan. Bahkan, diperkirakan Telkom akan mampu tumbuh pada 2009 dibandingkan kinerja keuangan BUMN sektor perbankan yang sedikit melemah,” tegas Iman Sugema.

Seperti diketahui, dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu dan Menneg BUMN Selasa, kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mengusulkan setoran dividen pada 2009 mencapai Rp 33,04 triliun, sementara sumber terbesar dividen dari 20 BUMN yang disumbang dari sektor perbankan dan telekomunikasi.

Ia menjelaskan, target setoran deviden itu bersumber dari PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 18,2 triliun (55 persen), sektor telekomunikasi Rp 4,1 triliun, perbankan Rp 4,1 triliun, energi dan pertambangan Rp 2,7 triliun, sektor perhubungan Rp 8 miliar, dan lain-lain Rp 3,1 triliun.