Tata Daerah Kumuh, Kampung Deret Dikebut

jpnn.com - BANJIR yang melanda sejumlah permukiman penduduk Ibukota di saat lebaran menjadi salah satu perhatian bagi Pemprov DKI Jakarta tentang pentingnya penataan permukiman, seperti pembangunan rumah susun (rusun). Pasalnya pembangunan rusun merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang selama ini bermukim di dekat daerah aliran sungai.

Salah lokasi yang kerap terkena banjir akibat kenaikan ketinggian air di sungai yakni kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di lokasi tersebut sepantasnya dibangun rusun bagi warga. Sehingga aktivitas masyarakat setempat tidak selalu terkendala banjir.

Sampai sejauh ini, kata Jokowi, upaya membantu komunikasi dengan masyarakat setempat telah dilakukan. Hanya saja, sebagian masyarakat menginginkan dibangun rusun, sebagian lagi menginginkan ganti rugi atas lahan miliknya. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta menunggu seluruh masyarakat memiliki kesamaan persepsi untuk membangun rusun. “Ada yang mau ganti rugi aja. Ada yang mau dibikinin rusun,” ujar dia.

Untuk mengurangi kepadatan penduduk di kawasan kumuh, Pemprov DKI Jakarta akan membangun rusun dan ruang terbuka hijau. Terdapat rencana pembongkaran rumah-rumah penduduk yang tidak layak, lalu diganti dengan rusun. Hal ini akan dibebankan kepada para pengembang yang belum menyerahkan kewajiban menyerahkan lahan untuk fasos dan fasum 20 persen.

Selain mengubah permukiman kumuh sebagai lahan rusun, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau. Sekitar 40 - 60 persen dari kawasan kumuh akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau (RTH). Sebelumnya menurut Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok), pembangunan rusun disertai akan menjadikan lingkungan permukiman warga lebih nyaman dan indah. “Jadi di rusun itu nanti ada taman atau RTH. Sehingga tampak lebih hijau, indah dan segar,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, jumlah rumah kumuh di ibu kota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini terdapat 309 rukun warga (RW) kumuh di Jakarta. Sedangkan data di tahun 2008 silam, tercatat sebanyak 415 rumah kumuh. BPS Jakarta mengukur sejumlah rumah kumuh berdasarkan indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, penangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.  

Rencana penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya setiap tahun terdapat 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp 30 - 50 miliar. Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan drainase air yang baik sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni. (rul)