Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan sejumlah saran untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Menurutnya, upaya menekan angka perkawinan anak harus mendapat dukungan semua pihak sebagai bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.

"Keluarga sebagai lingkungan terkecil yang melahirkan cikal bakal generasi penerus bangsa harus benar-benar dipersiapkan dengan matang, sebagai bagian dari upaya mempersiapkan anak bangsa yang tangguh dan berdaya saing," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (26/4).

Lestari menyampaikan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 yang mencatat angka perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi mencapai 1,2 juta kasus.

Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21 persen dari total jumlah anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengungkapkan pemerintah menargetkan angka perkawinan anak di Indonesia 8,74 persen pada 2024, dan 6,94 persen pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Kemenag memiliki Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) untuk memberi pemahaman pendidikan keluarga bagi kalangan remaja.