Tenang..Pemkot Usahakan Sekolah Tetap Gratis

Hendro menyebutkan salah satu solusinya. Yakni, Surabaya tidak memindahkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi.
Namun, itu terlalu sulit. Nah, opsi lain, Surabaya tetap bisa memberikan bantuan ke siswa atau sekolah.

Bantuan tersebut diberikan melalui dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda).

Lalu, bagaimana bila Surabaya tak boleh cawe-cawe mengurusi SMA/SMK sedangkan dana telanjur masuk APBD? Hendro mengatakan bahwa anggaran tersebut bakal masuk perubahan anggaran keuangan (PAK).

Dengan demikian, wali murid menanggung biaya sekolah anaknya.

Ketua DPRD Surabaya Armuji membenarkan bahwa bopda untuk SMA/SMK tetap dianggarkan dalam KUAPPAS.

Langkah itu diambil karena Surabaya masih yakin bisa menang gugatan di Mahkamah Konstitusi.

''Kami berharap sih menang,'' ujar politikus PDIP tersebut.

Namun, bila kalah, lanjut Armuji, pemkot harus legawa dengan peralihan kewenangan itu.