JPNN.com 
Tengah Malam Ada Pihak Laporkan Anies ke Bareskrim, soal Klaim Rp 700 T di Debat Capres
jpnn.com, JAKARTA - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri, Selasa malam (9/1).
Anies dilaporkan buntut pernyataan tentang anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp 700 triliun untuk membeli alutista bekas dalam debat capres yang diselenggarakan KPU pada Minggu (7/1).
Laporan dilayangkan sejumlah massa dari organisasi kepemudaan (OKP), artis ibu kota, dan unsur sukarelawan pendukung Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran.
Unsur-unsur pemuda dan sukarelawan itu, antara lain Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) dan Relawan Pandawa 5 pimpinan M Ryano Panjaitan serta ada juga perwakilan artis ibu kota dan sejumlah tokoh pemuda, seperti Arief Rasidi, Achmad Suhawi, Diko Nugraha, Ilham A. Rasul, Dedi Jaya Saputra serta Adhery Z Sitompul sebagai penasihat hukum.
Mereka melaporkan Anies yang diduga melanggar Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tentang berita bohong atas pernyataannya dalam debat capres terkait anggaran Kemenhan Rp 700 triliun dan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah.
"Kedatangan kami ke Bareskrim ini dalam rangka melaporkan Capres Anies Baswedan yang diduga menyebarkan berita bohong yang disampaikan ke publik dalam debat capres ketiga pekan lalu. Anies diduga melanggar Pasal 45 ayat 1 UU ITE tentang berita bohong terkait pernyataannya soal anggaran Kemenhan Rp 700 triliun. Padahal faktanya tidak sampai Rp 700 triliun anggaran Kemenhan selama lima tahun dan sebagian besar untuk belanja keperluan prajurit TNI bukan hanya untuk beli alutista bekas," ujar Juru Bicara Relawan Pandawa 5 Muhammad Natsir Sihab di Bareskrim, Selasa malam (9/1).
Menurut Natsir yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI), pihaknya melaporkan hal ini sebagai pembelajaran bahwa tidak boleh menyampaikan berita dan data serampangan di depan publik luas apalagi disampaikan oleh orang selevel Anies Baswedan yang calon Presiden RI.
"Data yang bohong disampaikan Anies untuk mendiskreditkan Prabowo bahkan telah diklarifikasi oleh Timnas AMIN yang meminta maaf atas kesalahan data. Namun terlambat karena hal ini telah dikonsumsi publik dan memecah belah masyarakat akibat data yang fiktif ini," kata Natsir.
