Diambahkannya, terdapat sejumlah risiko politik jika ambang batas parlemen diseragamkan hingga level/kabupaten. Jika PT diberlakukan hingga tingkat kabupaten/kota maka pemilu legislatif akan kehilangan rohnya sebagai mekanisme unntuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi di parlemen karena suara rakyat untuk DPRD didasarkan pada hasil pemilu DPR. “Padahal, para caleg yang dipilih dan diajukan untuk tiap tingkat parlemen berbeda-beda,” ujarnya.(boy/jpnn)
JAKARTA – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold