Terbit Aturan Perketat Pengawasan Outsourcing
Rabu, 02 Mei 2012 – 19:48 WIB
Lebih jauh Ketua Umum DPP PKB ini menambahkan, komite ini juga memberikan masukan kepada Menteri dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan serta mengumpulkan dan menganalisis data. "Maka itu diharapkan nantinya dapat memperkuat pengawasan ketenagakerjaan serta memperbaiki sinergi dan koordinasi pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan, yang selama ini terputus sejak otonomi daerah," imbuhnya. (Cha/jpnn)