Tiap Bulan Pemda Harus Lapor Anggaran

Sabtu, 01 September 2012 – 10:56 WIB

Karena itu, lanjut Mardiasmo, TEPPA lantas menekankan kepada segenap pimpinan Pemda agar proses pengadaan harus dipusatkan di satu kendali. "Perlunya, agar data pengadaan hingga ke level terbawah bisa diakses dan paket-paket yang tercecer atau tersembunyi mudah terlacak," katanya.

Rendahnya kepatuhan untuk melaporkan tersebut tecermin dari sedikitnya Pemda yang melapor ke TEPPA yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dari total 33 provinsi, baru 8 provinsi yang melaporkan realisasi anggarannya. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, baru ada 100 yang melaporkan dari total 491 kabupaten/kota.

Delapan provinsi yang sudah melaporkan ke TEPPA adalah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kepulauan Riau. Rata-rata realisasi belanja selama semester I 2012 sebesar 44,8 persen. Dari total belanja tersebut, pos belanja modal hanya 2,45 persen dan sisanya adalah belanja barang dan belanja gaji pegawai. Khusus untuk belanja modal, realisasi penyerapan tertinggi di Jatim dengan angka 30 persen, sedangkan paling rendah Kepulauan Riau 7 persen.

JAKARTA - Pengelolaan anggaran rupanya masih menjadi titik lemah instansi di Indonesia. Apalagi, untuk tingkat pemerintah daerah, disiplin pelaporannya

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next