Tidak Janjikan yang Muluk-muluk

Minggu, 14 Juli 2013 – 20:50 WIB

Menkum HAM Amir Syamsuddin saat berdiskusi di Jakarta, Sabu (13/7). FOTO; Ricardo/JPNN

Apa yang saya dengar masukan dari berbagai pihak, satu kondisi objektif yang harus kita ketahui saat ini hunian seluruh Indonesia adalah 160 ribu kurang lebih. Di mana 40 persen itu terkait dengan masalah narkotika. Sekitar 40-45 persen. Tapi sayangnya di sini mayoritas hunian narkotika itu sebetulnya tidak perlu berada di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu saya coba tingkatkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, saya coba komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan BNN bagaimana kita melakukan satu langkah-langkah untuk bisa mengatasi hal ini dengan memaksimalkan program rehabilitasi, dan ini sedang berjalan saat ini.

Kebanyakan tidak seharusnya berada di Lapas, sehingga menimbulkan penumpukan. Sebaiknya memang di panti rehabilitasi.

Apa benar disebabkan juga karena kekurangan anggaran untuk lapas, sehingga adanya fasilitas yang tidak memadai dan tidak layak untuk napi?

Memang anggaran untuk Lembaga Pemasyarakatan paling bontot (lebih rendah jumlahnya) dibanding direktorat lainnya di Kementerian Hukum dan HAM. Ada saran bahwa dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima direktorat lain yang besar seperti Imigrasi, AHU bisa disalurkan untuk lapas. Untuk itu Peraturan Menkeu nomor 407 tahun 2010 tentang penggunaan sebagian dana PNBP memang sudah melahirkan kemungkinan pengelolaan dikembalikannya PNBP ini. Tinggal saja pindah ke sektor kepenjaraan. Saya kira menurut pihak Kementerian Keuangan tidak ada masalah asal jelas pengaturan dan programmya.