Tidak Semua Guru Honorer Bisa Menikmati 50 Persen Dana BOS

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler. Sebelumnya, dana BOS ditransfer dari rekening umum kas negara (RKUN) ke rekening umum kas daerah (RKUD) lalu ke sekolah. Sekarang, dari RKUN langsung ke sekolah. 

Aturan teknis penyaluran itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ade Erlangga Masdiana menjelaskan bahwa dalam Pasal 9 Ayat 2 Huruf l Permendikbud 8 Tahun 2020, penggunaan dana BOS itu bisa dipakai untuk pembayaran honor guru.

Pasal 9 Ayat 3 menyatakan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Huruf l, hanya dapat digunakan paling banyak 50 persen dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS  reguler yang diterima oleh sekolah.

Menurut Erlangga, sebelumnya pembayaran honor guru paling maksimal  20 persen dari dana BOS sehingga tidak bisa dioptimalisasi.

Erlangga menambahkan guru yang bisa dibayar dengan jumlah 50 persen dari total dana BOS itu harus memenuhi persyaratan.

Dia menjelaskan guru yang bersangkutan harus sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum punya sertifikasi pendidik, serta telah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

"Syaratnya guru yang dibayarkan dengan dana BOS tidak boleh guru yang baru direkrut Tahun 2020. Kedua, harus ada NUPTK. Kalau belum bagaimana, ya itu sudah ketentuan," kata Erlangga dalam diskusi "Skema Dana BOS, Kenapa Diubah?" di Jakarta Pusat, Sabtu (15/2).