Tingkatkan Kualitas Data Kemiskinan, Komisi VIII DPR Minta Pemda Aktif Bergerak

Menurut Rachmat, proses verifikasi dan validasi yang baik dan bersih dimulai dari daerah sangat menentukan kualitas data kemiskinan.

“Dari daerah diharapkan bisa didapatkan data yang baik dan “bersih”. Sehingga, nanti dalam pengolahan dan pemberian bantuan tidak salah,” kata Rachmat.

Ia menyatakan peluncuran bantuan tunai PKH secara serentak sudah dimulai sejak 4 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara.

“Penyaluran bantuan tunai PKH di Kota Cilegon termasuk 4 besar se Provinsi Banten,” ungkapnya

Ia menjelaskan ada sekitar 130-an KPM yang belum tersalur PKH dikarenakan alasan sakit, domisilinya jauh dan berada di luar kota.

“Kami hanya menyalurkan bantuan kepada KPM yang datanya benar-benar bersih. Yang belum bersih seperti misalnya data NIK-nya tidak sesuai dan sebagainya kami langsung melakukan verivali dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” kata Rachmat.

Ia menambahkan percepatan penyaluran bantuan tunai, Kemensos terus melakukan monitoring per minggu dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang terjadi di lapangan.

“Kami juga melakukan sosialisasi agar bantuan yang diberikan agar hanya digunakan untuk kebutuhan yang penting seperti keperluan sekolah maupun modal usaha,” jelasnya.