Titik-titik Kecurangan Seleksi CPNS Diawasi Ketat

Selasa, 27 Oktober 2009 – 20:22 WIB

Deputi Kementrian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Bidang SDM Aparatur, Ramli Effendi Naibaho menerima pengaduan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Parlindungan Purba, di kantor Kementrian PAN-RB, Jakarta, Selasa (27/10). (foto: sam/JPNN)

JAKARTA -- Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009 ini. Titik-titik kerawanan akan diawasi secara khusus, misalnya saat pengumuman hasil tes yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diajak kerjasama oleh instansi penyelenggara seleksi CPNS. Deputi Kementrian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Bidang SDM Aparatur, Ramli Effendi Naibaho menjelaskan, pihaknya akan mengerahkan saksi sejak di tahapan penyimpanan kunci jawaban, lembar jawaban di-scanning, hingga pengumuman display yang menampilkan peringkat hasil tes.

"Di situ nanti kita saksikan. Ada saksinya. Akan kita kawal," ujar Ramli Naibaho di ruang kerjanya saat menerima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut, Parlindungan Purba, Selasa (27/10). Parlindungan datang untuk meminta komitmen Kementrian PAN dalam mengawasi proses seleksi CPNS. Parlindungan datang lantaran baru saja menerima pengaduan via SMS dari salah seorang warga Sumut yang mengaku dimintai uang Rp75 juta agar lolos CPNS.

Mendapat pengaduan itu, Ramli Naibaho menjelaskan, dalam rekrutmen CPNS, ada tiga prinisp yang digunakan, yakni transparan, obyektif, dan bebas biaya. "Saya kaget kalau masih ada yang meminta uang sampai Rp75 juta itu. Usut siapa yang minta dan laporkan ke polisi," tegasnya.

Dia juga menyayangkan masih adanya formulir pendaftaran dan kertas pengumuman formasi yang dijual ke pelamar, seperti terjadi di Sumut, yang dijual Rp5 ribu rupiah per lembar, sebagaimana dilaporkan Parlindungan. Dalam kesempatan tersebut, Parlindungan juga melaporkan praktek-praktek pungutan kepada para peserta seleksi yang lolos tes. Berdasar pengalaman tahun lalu, kata Parlin, calon yang lolos tes diminta uang yang katanya untuk mengurus administrasi dan NIP ke BKN.