TKW Ilegal Bermodus Umroh Sulit Diawasi

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding, mengakui memang ada Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal yang bermodus menunaikan ibadah umroh. "Kalau mengurus paspor, kan umum. Problemnya, biasanya mereka yang dipulangkan, itu karena setelah umroh mereka tinggal," kata Karding kepada pers, di Jakarta, Kamis (23/6). "Kemampuan pemerintah untuk antisipasi satu-persatu dengan jumlah (berangkat umroh) besar itu sulit," lanjutnya.

Ditambahkannya, pemerintah sendiri jelas tidak bisa melarang atau membatasi orang untuk menunaikan umroh. "Yang bisa kita lakukan (adalah) memantau perkembangan. Orang mengajukan visa itu adalah haknya. Kita tidak tahu apakah setelah itu (umroh) mereka akan tinggal. Ini problem kita," ungkap Kadir.

Maka dari itu, Kadir berharap, atase pemerintah Indonesia harus lebih maksimum dalam melakukan identifikasi masyarakat yang memperpanjang visa sendirian. "Sehingga, apa yang terjadi yang disebut ilegal, (itu) bisa dicegah," katanya lagi.

Namun, kata dia, kalau yang berangkat umroh itu lewat jasa perusahaan travel, sangat memungkinkan untuk diawasi. "Kalau pribadi, berangkat itu sulit. Karena tiap bulan yang umroh itu ribuan," katanya.