TNI/Polri Dapat Dana Negara, Ahok Harus Prioritaskan Warga Kampung Pulo

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Kapolri Badrodin Haiti menjelaskan secara transparan bantuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama terhadap aparat kepolisian.

"Setelah itu, segera kembalikan bantuan dana itu, untuk kemudian bisa diserahkan Ahok kepada warga Kampung Pulo yang digusur tanpa dibayar ganti rugi bangunannya oleh Ahok," kata Neta, Minggu (23/8).

Menurut Neta, warga Kampung Pulo lebih menderita dari pada jajaran TNI dan Polri yang menerima bantuan dana dari Ahok tersebut. Sebab, TNI dan polri sudah mendapat dana besar dari negara.

“Terutama warga yang menolak pindah ke Rusunawa, yang seharusnya bangunannya diganti rugi agar bisa menyewa rumah di tempat lain. Sementara warga yang pindah ke rusunawa juga memerlukan dana untuk membayar uang sewa setiap bulannya," ujar Neta.

Dari penelusuran IPW, sepanjang 2015 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sudah menggelontorkan dana hibah kepada tujuh lembaga militer dan

satu institusi kepolisian.

Yakni, Kostrad yang mendapatkan Rp 30 miliar, Mabes TNI (Rp 15,2 m), TNI AD (Rp 3,2 m), Kodam Jaya (Rp 38,6 m) serta Kopassus (Rp 750 juta). Selain itu, ada pula Koarmabar TNI AL yang mendapatkan Rp 5,9 miliar, Koops TNI AU (Rp 4,8 m), dan Brimob Polda Metro Jaya (Rp 3,1 m).