Todung Ingatkan Polisi tak Diperalat Bupati

JAKARTA - Tim Kuasa Hukum PT Aneka Tambang (Antam) Tbk mengingatkan polisi agar tidak diperalat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut) yang memerintahkan eksekusi lahan tambang milik Antam. Aparat kepolisian diharapkan bertindak independen dan tidak memihak agar tidak ada yang merasa diuntungkan dari pihak yang bersengketa.

Permintaan itu disampaikan salah seorang Kuasa Hukum Antam, Todung Mulya Lubis di Jakarta, Senin (9/1). Menurutnya, aparat kepolisian harus jernih melihat persoalan lahan Antam yang disengketakan, meskipun Bupati Konut, Aswad Sulaiman P telah bermohon agar mengamankan kebijakannya dengan memeritahkan pengosongan lahan milik Antam.

"Kepada pihak-pihak yang berwenang terutama pihak Kepolisian agar dapat bersikap imparsial dan tidak memihak, mengingat saat ini sedang ada proses hukum yang sedang berjalan di PT TUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Kendari. Kami percaya Kapolres setempat selaku aparat negara akan melindungi aset negara dan bukan sebaliknya ikut membantu menggerogoti aset negara sebagaimana yang saat ini dilakukan oleh Bupati Konut,” pinta Todung.

Todung lantas menyinggung peran polisi dalam insiden berdarah di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat yang menewaskan tiga orang demonstran karena menolak izin pertambangan. Menurutnya, insiden berdarah itu terjadi karena polisi menjadi alat untuk mengamankan kebijakan kepala daerah.