Tokoh NU: Rakyat Dipaksa Memilih dengan Money Politic

JAKARTA - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Ali Masykur Musa menganggap konsep “negara” khususnya pasca Reformasi dan amandemen UUD 1945 telah melenceng jauh dari pengertian tentang negara yang digagas oleh para pendiri bangsa.

Menurutnya, hal yang paling melenceng adalah hilangnya tanggung jawab subtantif negara dalam mengurus rakyatnya. Kata dia, meski pemilihan umum sekarang sudah dilaksanakan secara langsung, masa jabatan kekuasaan sudah dibatasi, laporan keuangan lembaga-lembaga negara semakin ketat, serta sudah digalakkannya reformasi birokrasi tak membuat kondisi bangsa ini kian membaik.

"Yang ada hanya tanggung jawab secara prosedural dalam segenap tata krama formalitas politik kekuasaan. Jadi kita ini berengara hanya formalitas saja dan tidak pada subtansi” terangnya dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Di hadapan ratusan alumni PMII, Ali Masykur menjelaskan bahwa sejak orde baru sampai sekarang, konsep kenegaraan yang dikembangkan di Indonesia tidak memiliki akar sejarah yang kuat dengan tradisi dan sistem ketatanegaraan yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa. Ia mencontohkan, pemilihan kepala daerah langsung yang justru telah melahirkan pemimpin lokal yang tidak amanah dan hanya menjermuskan masyarakat pada pragmatisme politik yang akut.