TokTok Hadir Untuk Kesejahteraan Anggota Korpri

jpnn.com - JAKARTA -Toko online yang diinisiasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah salah satu upaya Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang terdiri dari para pegawai negeri atau kini lebih dikenal Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

"Bahkan, seiring dengan perkembangan keberhasilan toko online yang bernama TokTok tersebut, DPKN bahkan bisa membangun kemandirian dengan membiayai seluruh kegiatannya," ujar Sekretaris Kementerian Pariwisata, Drs Ukus Kuswara, MM, di sela acara Konsultasi Publik Rancangan Roadmap Pembangunan ASN, di Jakarta, Jumat (9/12). 

Tak heran, Kementerian Pariwisata menyerahkan masalah kesejahteraan pegawainya kepada Pengurus Korpri setempat. Misalnya, untuk pengadaan rumah murah bagi pegawai golongan rendahan seperti golongan II.

Pengurus Korpri Kemenpar sudah bekerja sama dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pengadaan rumah murah. Dengan mengikuti program tersebut, pegawai golongan II Kementerian Pariwisata tersebut bisa memiliki rumah dengan uang muka hanya Rp1,5 juta.

Sedangkan cicilannya hanya membayar Rp350 ribu per bulan. Sebenarnya cicilan itu Rp400 ribu, tetapi selisihnya yang Rp50 ribu dibantu Korpri.

Untuk itu, Ketua III DPKN ini sangat menganjurkan dan mendorong masing-masing kementerian dan lembaga negara non kementerian untuk memberdayakan kembali Sekretariat Korpri di lingkungan mereka sendiri. Sebab, banyak yang bisa dilakukan dalam organisasi tersebut.

Kembali ke soal TokTok, saat ini Korpri memiliki anggota sekitar 4,45 juta ASN. Menurut Ukus, jika tiap anggotanya rutin berbelanja bulanan di TokTok dengan nominal rata-rata Rp1 juta, dan dua persen saja keuntungannya untuk membiayai DPKN, maka Korpri akan memiliki dana abadi sekitar Rp88 miliar per bulan atau Rp1,056 triliun per tahun yang bisa digunakan kembali untuk kebutuhan anggotanya. 

"Korpri bisa menggelar pelbagai kegiatan seperti pekan budaya, pekan olahraga, festival, MTQ, dan apa saja kegiatan Korpri tidak usah dibiayai negara," kata Ukus optimistis.