Tolak BG Jadi Kapolri, Jarimanis Ingatkan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Jaringan Mahasiswa dan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia di Sydney (Jarimanis), Australia, mengingatkan janji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang kehadiran negara untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui reformasi sistem dan penegakan hukum. Janji itu pula yang dituangkan dalam Nawa Cita, atau sembilan program prioritas pemerintahan Jokowi-JK, yang diproklamirkan saat pemilihan presiden lalu.

Namun, penggagas Jarimanis, Yuna Farhan menilai Presiden Jokowi telah lupa dengan janji saat pilpres lalu. “Faktanya, Jokowi telah dengan sengaja memilih jaksa agung dari unsur partai politik dan juga mengajukan calon tunggal Kapolri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi," papar Yuna dalam pesan elektronik yang diterima JPNN, Senin (2/2).

Yuna menilai langkah Jokowi telah menunjukkan bahwa presiden yang juga kader PDIP itu tersandera oleh kepentingan oligarki yang bertujuan memertahankan kekuasaan dan akses terhadap kekayaan. Jarimanis, lanjut Farhan, melihat kentalnya pengaruh oligarki sebagai dalang kekisruhan antar-institusi penegak hukum

Hal ini terlihat dari dua partai pendukung pemerintah, yakni PDIP dan NasDem yang ngotot dan terus mendesk presiden segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bahkan, PDIP juga terlihat frontal menyerang KPK yang saat ini tengah terlibat perseteruan melawan kepolisian.

"Oligarki juga secara nyata telah membajak insitusi Polri untuk melayani kepentingan mereka dengan melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Karena itu patut diwaspadai pelemahan KPK akan terus berlanjut sampai revisi UU tentang KPK, KUHP dan KUHAP," katanya.   

Karenanya, Jarimanis menuntut Presiden Jokowi segera kembali mengingat janjinya yang tertuang dalam Nawa Cita dan berdiri di garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi. Jarimanis mendesak Presiden membatalkan pencalonan Budi Gunawan alias BG sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan calon yang bersih dan mempunyai komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Terlebih, penolakan terhadap Budi Gunawan makin kuat. Sementara Presiden Jokowi yang dipilih rakyat, harusnya berani melepaskan diri dari intervensi partai politik.

"Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus hadir sebagai representasi rakyat. Bukan semata sebagai representasi partai politik. Karena itu presiden harus berani kehilangan dukungan elit politik, ketimbang dukungan rakyat,“ kata Yuna.(gir/jpnn)