Tolak Rekam Biometrik, Tunggu Respons Otoritas Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu respons otoritas arab Saudi terkait kebijakan perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah ditunda.

Sebelumnya, Kemenag sudah meminta agar kebijakan tersebut ditunda. Sebab menurut mereka implementasinya belum siap dan cenderung menyulitkan masyarakat. Sayangnya hingga kini belum ada respons dari pemerintah Arab Saudi.

Implementasi perekaman biometrik dinilai tidak siap karena sampai saat ini belum mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Layanan yang dioperatori oleh VSL Tasheel itu belum tersebar ke seluruh provinsi. Layanan ini belum ada untuk provinsi Kalimantan Utara, Bali, NTT, Papua, serta Papua Barat.

Jadi bisa dibayangkan jika ada jamaah umrah dari Papua atau Papua Barat, harus terbang dahulu ke dearah lain untuk mengurus perekaman biometrik. Diantaranya terbang ke Sulawesi atau Ambon untuk mengurus perekaman biometrik. Sehingga selain merepotkan jamaah, juga menimbulkan biaya tambahan.

’’Yang jelas kalau belum siap dan menyulitkan masyarakat, ditunda saja dulu,’’ kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim.

Dia mengatakan perekaman biometrik untuk pengajuan visa umrah bisa dibuka kembali jika sudah siap dan telah disosialisasikan dengan baik.

Ada wacana bahwa layanan perekaman biometrik bekerjasama dengan Kemenag. Sehingga layanan tersebut bisa dibuka di kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota. Arfi mengatakan wacana tersebut memangkinkan saja untuk dilakukan. Namun perlu pembahasan yang lebih teknis. Terakit dengan surat resmi Menteri Agama untuk Arab Saudi, Arfi mengatakan belum ada balasan.

Kepala Sub Direktorat Pengawasn Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra membenarkan bahwa keluhan yang sering disampaikan jamaah maupun travel umrah adalah sebaran perwakilan VSF Tasheel yang belum tersebar di seluruh provinsi.