JPNN.com 
Tolak Wacana Seleksi Ulang Ketua KPK
Kamis, 07 Mei 2009 – 19:15 WIB
Febri Diansyah, peneliti hukum ICW, menegaskan, alasan yang menguatkan penolakan seleksi ulang tersebut, antara lain, berdasarkan perundangan yang ada, tidak terjadi kekosongan pemimpin seperti yang diutarakan DPR.
"Terkait dengan proses seleksi, saat ini berkembang tiga wacana besar. Pertama, percepatan seleksi untuk pengganti Antasari selaku Ketua KPK. Kedua, upaya memangkas proses seleksi tidak lagi melalui panitia seleksi yang dibentuk pemerintah namun DPR dapat langsung memilih pimpinan berdasarkan peringkat saat fit and propert test di Komisi III DPR. Ketiga, karena posisi Antasari dinilai mewakili unsur kejaksaan maka penggantinya juga harus dari kejaksaaan," paparnya.
Idealnya, pimpinan KPK dipilih tidak mewakili atau harus berasal dari institusi tertentu. Munculnya ide atau wacana bahwa pengganti Antasari harus orang kejaksaan adalah ide yang keliru. Penjelasan UU KPK jelas menyebutkan bahwa pimpinan KPK terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur pemerintah tidak dapat dipersempit dengan hanya dengan institusi kejaksaan.
Dengan dasar bahwa institusi KPK adalah bersifat independent maka orang-orang yang terpilih bukan mewakili kepentingan pemerintah. Oleh karenanya mekanisme seleksi - jikapun dilakukan tetap harus mendasarkan aturan dalam UU KPK membuka peluang masuknya calon dari unsur masyarakat maupun pemerintah.(lev)
