Transparansi Penggunaan APBD DKI Kabur

AKTIVIS yang tergabung dalam Forum Peduli Pemilukada DKI Jakarta 2012, kemarin menyampaikan sikapnya. Para aktivis tersebut berasal dari dari elemen LEAD Institute Universitas Paramadina, Indonesia Budged Center (IBC), Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), PBHI Jakarta  dan KIPP Jakarta.

Mereka menyerukan lima sikap sebagai bentuk keprihatinan. “Kami menuntut transparansi penyelenggaraan pemilukada. Menjelang pemilukada, transparansi penggunaan APBD cenderung kabur dan tertutup, terutama terkait informasi dan dokumen anggaran, termasuk dana kampanye dan DPT,” terang Ketua KIPP DKI Jakarta Wahyu Dinata, Senin (25/6).

Selain itu, badan publik penyelenggara pemilukada juga cenderung tidak siap. Karena belum tersedianya PPID dan kategori informasi yang bisa diakses setiap saat. Ataupun berkala untuk setiap tahapan pemilukada. “Untuk itu, kami mengajak segenap lapisan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana APBD dan transparansi penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta 2012. Agar dapat mendorong proses Pemilukada DKI Jakarta yang transparan dan berintegritas,” bebernya.

Kemungkinan terjadinya politisasi APBD Pemilukada oleh incumbent dan kandidat lainnya perlu diawasi secara ketat. Politisasi anggaran sering dilakukan dengan memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD yaitu Belanja Hibah (BH) dan Belanja Bantuan Sosial (BBS). Belanja hibah 2012 dialokasikan sebesar Rp 1,37 triliun atau naik 8 kali lipat dibanding alokasi tahun 2007 sebesar Rp 177 miliar. “Meski dalam 5 tahun terus-terusan cenderung meningkat, tetapi kenaikan hingga 215 persen dua tahun menjelang pilkada menimbulkan pertanyaan besar, apakah untuk kepentingan ormas atau terkait dengan upaya pemenangan bagi calon tertentu dalam pemilukada,” ungkap Wahyu.