Tuding Pejabat Provinsi Terlibat

jpnn.com - JAKARTA -- Kasus dugaan suap proyek alokasi dana Bantuan Daerah Bawah (BDB) di Sumatera Utara diduga melibatkan banyak pihak.

Penetapan jumlah alokasi dana yang berasal dari APBD Sumut tahun anggaran 2013 tersebut dinilai syarat dengan persekongkolan yang diduga melibatkan pejabat dan DPRD di tingkat provinsi maupun Kabupaten di Sumut.

Hal ini ditegaskan  Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Madina, Ahmad Irwandi Nasution,  melalui siaran persnya, Selasa (30/7).

Menurut Irwandi, pengalokasian dana BDB diduga tidak mempertimbangkan jenis dan bentuk permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah.

Melainkan, kata dia, diduga hanya berdasarkan seberapa mampu bupati/walikota memersiapkan fee kepada Gubernur, Sekda, Kepala Biro Keuangan dan oknum makelar di DPRD Sumut.

Ia menduga dana fee itu berasal dari kontraktor. Menurutnya, untuk memenangkan tender, kontraktor wajib mempersiapkan sejumlah fee yang akan diberikan kepada oknum pejabat daerah dan oknum DPRD. Sedangkan sang pengusaha hanya mengambil keuntungan dari proyek yang digarapnya.

"Dugaan persekongkolan itu dibuktikan dengan tertangkapnya Bupati Madina, Plt Kadis PU dan Kontraktor pada 15 Mei 2013," katanya.

Untuk itu pihaknya mendesak KPK mengusut kasus tersebut dan tidak hanya fokus pada penanganan perkara yang melibatkan Bupati Madina.