Tuding Pilkada Ketapang Sarat Politik Uang

JAKARTA -- Pasangan Yasyir-Martin memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, putaran kedua yang dimenangi pasangan Henrikus-Boyman. Menurut pasangan Yasyir-Martin, banyak terjadi pelanggaran, baik menjelang, selama pelaksanaan maupun setelah pemungutan suara berlangsung. Pasangan ini juga memohon agar majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Henrikus-Boyman.

Sengketa mengenai hasil pemilukada ini disidangkan secara perdana, Kamis (29/7) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta dengan Ketua Majelis Hakim, Akil Mochtar. Sidang dihadiri pihak pemohon, Yasyir Ansyari dan Martin Rantan berikut tim kuasa hukumnya yang dipimpin Herawan Utoro. Selain itu, hadir pula pihak termohon yaitu Ketua KPU Ketapang, Juardhani dan kuasa hukumnya, Nazirin. Sedangkan dari pihak terkait (Henrikus-Boyman) diwakili oleh kuasa hukumnya, Samsil.

Kuasa Hukum Pemohon, Herawan Utoro dalam kesempatan ini menyampaikan  bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi meliputi politik uang, intimidasi/ancaman kekerasan, pelanggaran administrasi dan pelanggaran lain yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif sehingga mencederai prinsip demokrasi, rasa keadilan serta asas pemilukada. Menurut dia, politik uang atau pemberian materi berbentuk lain oleh pihak pasangan nomor dua telah dilakukan secara terang-terangan dan atau sembunyi-sembunyi di sejumlah kecamatan misalnya di Muara Pawan, Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, Matan Hilir Utara, Delta Pawan, Kendawangan, Sandai, Jelai Hulu dan Nanga Tayap.

Di samping itu, juga telah terjadi tindakan intimidasi, ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh oknum PPK terhadap sukarelawan dan saksi pemohon. Adapun pelanggaran administrasi yang dinilai telah terjadi adalah tidak adanya sosialisasi oleh penyelenggara.