Tunggu Realisasi Netralitas Aparat di Pilpres

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad, Muradi menilai, masalah besar yang bakal menjadi ancaman pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang adalah soal netralitas institusi keamananan.

Menurutnya, meski berulangkali pimpinan TNI, Polri, maupun BIN menegaskan bahwa ketiga institusi tersebut netral, namun dalam praktiknya ketiga institusi tersebut tidak dalam posisi yang benar-benar netral.

Ia menegaskan, manuver oknum dari tiga institusi keamanan tersebut di lapangan ditemukan berbagai indikasi ketidaknetralan, yang berujung pada tercorengnya penyelenggara pilpres.

"Pengkondisian dan pengarahan dukungan untuk salah satu calon secara masif telah mencederai hakikat pelaksanaan pemilu itu sendiri,” kata Muradi, Minggu (6/7).

Menurut Muradi, langkah ini mengancam dua hal substansi. Yakni, hasil pemilu tidak akan legitimate dan mengikat seluruh komponen bangsa.

"Sehingga potensi terjadinya penolakan atas hasil pemilu akan mengarah konflik yang merugikan seluruh komponen bangsa," paparnya.

Kemudian, tercederainya esensi institusi keamanan yang profesional, sehingga ketiganya besar kemungkinan akan kembali di bawah kontrol rezim sang berkuasa untuk kepentingan penguasa.

"Terkait dengan hal tersebut institusi keamanan harus secara efektif memastikan bahwa personel dan anggotanya tetap berlaku netral dan menjaga jarak dari praktik politik saat ini," paparnya.