Tunggu Realisasi Netralitas Aparat di Pilpres

Menurut Muradi, ada tiga hal yang mesti dilakukan oleh petinggi tiga aktor keamanan tersebut. Pertama,  mengefektikan pengawasan internal dengan mengedepankan hukuman maksimal bagi oknum anggota dan personel yang tertangkap tangan dan terindikasi tidak netral.

"Hukuman tersebut bisa dengan kurungan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan tergantung besaran keterlibatan dalam dukung mendukung," katanya.

Kedua, masing-masing internal institusi keamanan disarankan untuk membentuk semacam satgas khusus untuk memantau tugas dan keterlibatan oknum personel.

Ketiga, mengintegrasikan pengawasan internal tersebut dengan Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya untuk menyerap informasi yang lebih integratif agar dalam pemprosesan setiap kasus yg melibatkan oknum personel dapat segera ditindaklanjuti.

"Namun demikian, yang paling penting dan terpenting adalah posisi dari pimpinan masing-masing institusi keamanan untuk tetap berkomitmen netral dan menjaga jarak," paparnya.

Sebab, lanjut dia, menjadi tidak berarti apapun yang dilakukan oleh TNI, Polri maupun BIN apabila komitmen pimpinannya tidak jelas dan tegas.

"Harus digarisbawahi bahwa institusi keamanan jangan menjadi penghalang bagi proses perubahan politik yang tengah berlangsung," tuntasnya. (boy/jpnn)