Tuntaskan Pencurian Pulsa

JAKARTA - Berlarut-larutnya pembahasan tentang pencurian pulsa membuat Komisi I DPR RI prihatin. Hingga saat ini persoalan tersebut belum juga menunjukkan titik terang, baik secara perbaikan regulasi dan penuntasan persoalan hukumnya oleh pihak kepolisian.

Anggota Panja Pencurian Pulsa Komisi I DPR, Mahfudz Abdurrahman mengatakan, Komisi I cukup prihatin dengan belum tuntasnya persoalan Pencurian Pulsa, baik perbaikan Regulasinya oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan di Mabes Polri. "Dalam hal menindak para content provider yang diduga telah melakukan kecurangan yang merugikan konsumen," terang Mahfudz di Jakarta, Selasa (22/2).

Sehingga, kata dia, hal ini memberikan dampak yang tidak baik kepada banyak pihak yang selama ini melakukan usaha layanan content. "Komisi I tetap memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengawal persoalan pencurian pulsa ini, sehingga masyarakat yang telah dirugikan bisa mendapatkan keadilan," ujar anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS itu. Bahkan, lanjutnya, Komisi I mendorong content provider dan para operator untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang telah dirugikan.

Terkait rekomendasi Komisi VI DPR RI yang meminta agar larangan layanan content selular segera dicabut dengan pertimbangan kondisi yang dihadapi oleh Telkomsel, Mahfudz bisa memahami keinginan rekan-rekan di Komisi VI.  "Namun ada baiknya semua pihak lebih bersabar karena saat ini pemerintah dalam hal ini BRTI dan Komisi I sedang berupaya untuk melakukan pembenahan secara komprehensif agar kejadian sebelumnya tidak lagi terulang," jelasnya.