JPNN.com 
Uji Loyalitas Kepala Daerah Nonkader
Senin, 15 Oktober 2012 – 06:54 WIB
Sementara itu, dari arena rakernas, muncul penolakan PDIP terkait dengan kebijakan KPU yang menerapkan sistem informasi politik (sipol) secara online. Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan, sipol seharusnya tak boleh menjadi syarat lolosnya partai dalam proses verifikasi oleh KPU.
Menurut dia, selain tidak diatur UU, belum ada pelatihan sipol bagi partai untuk menggunakan sistem tersebut. "Akan banyak membawa kerugian dan tidak sesuai dengan sejumlah aturan pemilu," jelasnya. Arif kemudian mencontohkan daftar pengurus di PDIP, yang berubah-ubah mulai 264, lalu 714, dan kemudian lebih dari seribu orang.
Untuk itu, Arif mengancam akan bersikap tegas jika KPU nekat memaksakan sipol sebagai salah satu syarat verifikasi partai politik. "Kalau perlu, kami akan meminta judicial review ke Mahkamah Agung," katanya. (ano/c7/agm)
