Ungkap Cessie, Jangan Hanya Pihak Swasta, Bidik juga BPPN

jpnn.com - JPNN.com – Kejaksaan Agung mendapatkan apresiasi dalam menegakkan hukum. Hanya saja pada proses kasus pembelian hak atas piutang (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dilakukan PT Victoria Securities Indonesia pada tahun 2003, jaksa dinilai tebang pilih.

Kejagung hanya menyasar pihak swasta, padahal penegak hukum yang dikomandoi oleh Muhammad Prasetyo itu menyasar juga para pejabat BPPN selaku penyelanggara negara.

Pandangan itu disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir menanggapi kasus pembelian hak atas piutang (cessie).

"Kalau tebang pilih, itu masalah di managemen, kalau Jaksa Agung sebagai penegak hukum, yang penting harus dilihat dari perbuatannya, bukan malah mencari-cari kesalahan (pihak lain)," kata Mudzakkir saat dihubungi, Kamis (27/8).

Menurutnya, penegak hukum dalam hal ini Kejagung jangan sampai mengesampingkan perbuatan yang dilakukan penjabat BPPN. Karena, bagaimana pun kebijakan yang diambil oleh BPPN ketika itu mengakibatkan permasalahan ini.

"Apa yang dimaksud kebijakan itu, karena kebijakan waktu itu ada turut serta dan mengakibatkan permasalahan ini. Meski ketika itu sudah dipertimbangkan dikemudian hari bakal ada masalah seperti ini. Seharusnya BPPN bisa menjamin ini semua," katanya.

Sementara itu, jaksa penyidik hingga kini belum mengetahui jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Bahkan, penyidik juga belum dapat memastikan pasal apa yang digunakan untuk menjerat pelaku.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fariz Fachryan berpendapat bahwa dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, seyogyanya harus diawali dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara.