Urus STNK 5 Januari, Tetap saja Kena Tarif Baru

"Tim Saber Pungli itu harus turun. Dibersihkan itu. Saya kira gampang melihatnya. Jangan dibiarkan. Apa gunanya meningkatkan pelayanan kalau gitu," timpal dia.

Menurut dia, kepadatan pemohon yang sibuk lantaran terkecoh mengira tarif pajak yang naik, itu merupakan dampak dari komunikasi publik pemerintah tidak benar. Artinya, Abyadi menilai, komunikasi massa gagal yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

"Akibat buruknya komunikasi ini, banyak orang salah persepsi yang akibatnya membludak. Ini kesalahan fatal. Komunikasi publik yang gagal. Saya baca media hari ini, di Polres di Rantau Prapat kemarin malam masih sosialisasi. Menurut saya, ini komunikasi yang fatal. Sehingga yang tejadi, kekacauan publik yang terjadi menurut saya," kata Abyadi.

Menurut dia, calo itu dampak dari rentetan semuanya. Idealnya, para calo itu harus ditertibkan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Jangan dibiarkan calo itu ketika masyarakat dibingungkan. Itu bukti kelemahan pemerintah dalam mengkomunikasikan itu kepada masyarakat. Harus dijelaskan. Ini malah sosialiasi enggak tahu kapan, malah tiba-tiba bilang naik," kata dia.

Lain halnya dengan Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi. Dia meragukan kinerja Tim Saber Pungli Sumut yang telah dibentuk melalui lintas instansi tersebut.

"Saya kira memang, mengikuti trend pusat. Kesiapan di daerah itu hanya sekadar formalitas saja. Mestinya inisiatif kepolisian harus membersihkan itu. Karena memang komitmen besama dan pusat untuk memberantas pungli. Kinerja Tim Saber Pungli diragukan, karena berdasarkan evaluasi dan observasi di lapangan bahwa, begitu mudah ditemui (pungli) tapi penindakan minim," kata Padian.

Dia menambahkan, munculnya calo itu sudah dikhawatirkan sejak awal terkait gonjang-ganjing persoalan tersebut. Sejatinya, antre yang panjang karena keresahan masyarakat harusnya sudah diantisipasi.