Usman Hamid Sebut Langkah Mahfud MD Mundur dari Menteri Patut Dihormati

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid mengatakan keputusan calon wakil presiden nomor urut 3 pada Pemilu 2024, Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) patut dihormati.

Usman menuturkan siapa pun pejabat publik yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 berpotensi menyalahgunakan sumber daya negara, bukan untuk kepentingan negara melainkan partisan sang calon presiden atau calon wakil presiden.

“Oleh karena itu, seharusnya tindakan mundur ini dilakukan menteri lain yang mau terlibat dalam kontestasi pemilu atau terlibat dalam kampanye politik praktis pemilu,” kata Usman dikutip dari Antara, Kamis (1/2).

Dia menilai seharusnya para kontestan Pilpres 2024 dan pejabat negara yang menjadi juru kampanye cuti atau mundur untuk memastikan kepentingan publik, negara, dan kementerian tidak campur aduk dengan kepentingan politik.

Selain itu, keputusan Mahfud mundur terjadi di tengah krisis etika dari penyelenggara negara terutama eksekutif dan legislatif.

Di bidang legislatif, dia tidak melihat ada lagi pengawasan pada jalannya pemerintahan, dan ada praktik di level eksekutif yang menyimpang dari etika.

Usman mencontohkan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang menyimpang dari etika saat memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres Prabowo dalam Pilpres 2024.

Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam pada hari Rabu.