Ustaz HNW Dorong Pembentukan Panja Usut Kekerasan Terhadap Ulama

HNW menambahkan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi setiap warga negara dan simbol agama, termasuk ulama dan tempat ibadah atau masjid maupun musala  sangat perlu dilakukan.

Apalagi, kata dia, bila dikaitkan dengan analisis kontroversial Menteri Agama Fachrul Razi bahwa radikalisme menyebar antara lain melalui masjid, dilakukan oleh penghafal Al-Quran yang mahir berbahasa Arab dan good looking.

“Namun faktanya, yang terjadi justru adalah masjid di Dago dan musala di Tangerang dirusak secara radikal oleh orang yang tidak hapal Alquran, tidak pintar bahasa Arab dan tidak good looking, sedangkan Syekh Ali Jaber penceramah di masjid yang moderat dan tidak radikal, penghapal Al-Quran, mahir bahasa Arab, dan good-looking malah menjadi korban teror dan radikalisme,” kata HNW.

Ia mengatakan peristiwa-peristiwa itu merupakan bukti nyata perlu adanya UU yang bersifat lex specialis sebagai perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Karena itu, tegas dia, RUU-nya penting untuk segera dibahas dan disahkan.

“DPR dan pemerintah harusnya responsif dengan kasus-kasus pelanggaran hukum dan meresahkan masyarakat yang marak terjadi, seperti kasus perusakan rumah ibadah dan penusukan ulama. Karena itu, mestinya DPR dan pemerintah segera membahas dan mengesahkan RUU itu,” tuturnya.

Namun, HNW mengingatkan sambil menunggu pembahasan RUU itu dilakukan, Komisi VIII DPR bisa juga dapat segera membentuk panja sebagai realisasi dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kinerja pemerintah dalam hal melindungi ulama dan rumah ibadah.

“Ini juga adalah salah satu tupoksi utama dari Komisi VIII, yakni melakukan pengawasan terhadap urusan keagamaan di Indonesia,” pungkasnya. (boy/jpnn)