Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Usut Kasus Suap Izin Apartemen, KPK Garap Petinggi Summarecon

Senin, 20 Juni 2022 – 10:55 WIB
Usut Kasus Suap Izin Apartemen, KPK Garap Petinggi Summarecon - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan sejumlah petinggi PT Summarecon pada Senin (20/6). Ilustrasi Foto: Fathan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan sejumlah petinggi PT Summarecon pada Senin (20/6). Para petinggi perusahaan pengembang itu akan diperiksa dalam kasus dugaan suap izin mendirikan apartemen di Malioboro, Yogyakarta.

Mereka yang diperiksa ialah Head of Finance Regional 8 PT Summarecon Amita Kusumawaty, Staf Finance Marcella Devita, Direktur PT Java Orient Property Danda Jaya Kartika, Direktur Bussines and Property Agung Herman Nagaria dan Syarif Benjamin, serta Head of Finance and Accounting Summarecon Property Development Doni Wirawan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan empat saksi itu akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Vice President Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka," ujar Fikri dalam keterangannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti dan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Oon Nusihono sebagai tersangka.

Selain itu, dua pihak lainnya juga ditetapkan tersangka, mereka penerima suap, ajudan Heryadi, Triyanto Budi Yuwono serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana.

Oon diduga menyuap Haryadi untuk mengamankan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya.

Sebagai pemberi, Oon dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK terus mendalami kasus dugaan suap izin mendirikan apartemen di Malioboro, Yogyakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News