Utang Negara Membengkak, Prof Zainuddin: Anggaran Pendidikan Kena Pangkas Rp 8 Triliun

Prof Zainuddin juga mengatakan pesimisme terhadap penyediaan anggaran pendidikan oleh pemerintah juga dialami sejumlah daerah.

Hal itu tampak dari minimnya pemda yang mengusulkan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK 2021, meski pemerintah membuka satu juta lowongan dengan janji gaji diambilkan dari APBN.

Sebelumnya, Direktur Dana Transfer Umum Adrianto menjelaskan kepada Komisi X pada Rabu (23/6) bahwa Kementerian Keuangan telah menggelontorkan DAU ke semua pemda total sebesar Rp 19 triliun. Dana itu tidak boleh digunakan selain untuk gaji PPPK.

Faktanya, kata Zainuddin, pemerintah daerah tetap enggan memanfaatkan tawaran pemerintah pusat. Bahkan, sampai hari ini yang mendaftar PPPK hanya tercatat 525 ribu guru honorer dari satu juta formasi yang dijanjikan untuk diangkat 2021.

Baca Juga: Detik-detik Perampok Bersenjata Api Menggasak Uang Ratusan Juta dan Emas, Suparno Terluka

"Rata-rata pemda tidak yakin pemerintah akan menyediakan gaji ASN PPPK, sehingga banyak yang usul seadanya, bahkan ada pemda yang tidak bersedia mengusulkan guru honorernya," ungkap Prof Zainuddin.

Agar tidak terjadi generation loss, katanya, pemerintah harus menjamin ketersediaan anggaran pendidikan yang cukup di APBN mendatang.

"Kendalikan rasio utang luar negeri agar tidak muncul kekhawatiran APBN kita lumpuh karena harus menanggung beban berat bayar utang," pungkas Prof Zainuddin Maliki. (fat/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: