UU Lalu Lintas Tonjolkan Keselamatan Penumpang
Selasa, 26 Mei 2009 – 11:41 WIB
Pada BAB Angkutan terdapat Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Hukum lain. Selain itu, terdapat pengaturan tentang Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
“Dalam RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini keamananan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan elemen sangat penting,” tegas Ahmad.
UU ini juga mengatur Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dampak Lingkungan Lalu Lintas yang merupakan penegasan atas setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan untuk memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum juga diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan dan upaya penanggulangan atas potensi terjadinya dampak lingkungan.