UU Parpol Baru Digugat di MK
Keberatan Syarat Verifikasi BaruSenin, 17 Januari 2011 – 07:19 WIB
Menurut Didi, FPN menilai UU Parpol itu telah cacat formal. Konsekuensinya, UU Parpol yang baru harus batal secara keseluruhan. Secara spesifik, Didi menyebut pelanggaran pasal 22A ketentuan konstitusi dan UU 10/2004 terkait pembentukan peraturan perundangan. "Setiap UU dalam pembuatannya harus berdasar dua aturan itu," kata Didi.
Dalam hal ini, FPN merasa keberatan dengan pencabutan status badan hukum sebagaimana tercantum dalam UU Parpol baru. Pasal 51 ayat 1b UU Parpol baru menyatakan jika syarat verifikasi tidak dapat dipenuhi parpol baru maupun lama, maka parpol yang bersangkutan tidak mendapatkan status badan hukum baru. "Kenapa status badan hukum dapat dicabut dengan UU baru ini," kata Wasekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) ini.
JAKARTA - Undang Undang Partai Politik yang baru akan resmi sah menjadi lembaran negara mulai hari ini (17/1). Baru satu hari umurnya, gabungan 29
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Pilkada
Sebegini Honor PPK Pilkada Serentak 2024, Syarat Pendaftaran Banyak Banget
Minggu, 28 April 2024 – 15:50 WIB - Pilkada
Ahok Disebut Masih Ada Keinginan Maju di Pilgub DKI Jakarta
Minggu, 28 April 2024 – 15:28 WIB - Pilpres
PKB dan NasDem Akan Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Darmizal Merespons Begini
Sabtu, 27 April 2024 – 19:45 WIB - Politik
Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
Sabtu, 27 April 2024 – 17:17 WIB
BERITA TERPOPULER
- Sepak Bola
Pelatih Uzbekistan tak Menyangka Jumpa Timnas U-23 Indonesia
Senin, 29 April 2024 – 04:47 WIB - Sepak Bola
Semifinal Piala Asia U-23 2024: Rapor Positif Shin Tae Yong saat Menghadapi Uzbekistan
Senin, 29 April 2024 – 04:14 WIB - Kesehatan
7 Manfaat Biji Pala, Wanita Pasti Suka
Senin, 29 April 2024 – 02:01 WIB - Sumut Terkini
Polsek Perbaungan Ringkus 6 Komplotan Geng Motor Bersenjata Pedang Garaga
Senin, 29 April 2024 – 06:00 WIB - Humaniora
Jokowi-Prabowo Dinilai Mampu Solidkan Koalisi Pemerintahan Baru
Senin, 29 April 2024 – 00:46 WIB