UU Pemda Hambat Profesionalisme PNS

JAKARTA - Manajemen Kepegawaian Daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ternyata menjadi penghambat profesionalisme dan fungsi PNS. Menurut Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) EE Mangindaan, kebijakan tersebut menjadi tumpang tindih dan bertolak belakang dengan pengaturan manajemen PNS secara nasional.

"Sebenarnya pengaturan aspek manajemen PNS sudah diatur dalam UU 43 Tahun 1999  (UU tentang Pokok-pokok Kepegawaian),  namun ada beberapa aspek pengaturan kepegawaian dalam UU 32 Tahun 2004 yang membuat aturannya jadi tumpang tindih," tutur Mangindaan kepada JPNN, Kamis (1/7).

Kondisi ini, lanjutnya, menimbulkan kesulitan bagi para pengelola kepegawaian dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan manajemen PNS. Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyebutkan aspek manajemen PNS yang tumpang tindih itu antara lain manajemen kepegawaian daerah, pengaturan batas usia pensiun (guru, jaksa, penyuluh pertanian, hakim), penempatan dalam jabatan struktural dan tunjangan profesi guru, honorarium atau penghasilan bagi pegawai pada lembaga non struktural.

"Sebenarnya lebih ideal bila pengaturan manajemen kepegawaian mencakup pengaturan manajemen SDM seluruh penyelenggara negara yang menyelenggarakan tugas serta fungsi penyelenggaraan pada berbagai lembaga negara. Jadi bukan hanya manajemen PNS saja," beber mantan Ketua Komisi II DPR itu.