UU Pengadilan Tipikor Telat, KPK Kritis

Rabu, 04 Maret 2009 – 19:26 WIB

Disinggung perlunya Perppu jika pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di DPR tak kunjung selesai, Chandra menilai hal itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. "Yang terpenting bukan infrastruktur tapi perangkat hukumnya," tegasnya.(pra/jpnn)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) mulai berkoordinasi untuk menghadapi kemungkinan tak kelarnya pembahasan RUU

• First «
• Prev
• 1
• 2