"Apakah namanya konvensi atau election, terserah. Tapi cara-cara yang dipakai Akbar Tandjung dalam menetapkan capres dulunya patut untuk diakomodasi dalam UU Pilpres," saran dia.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan dasar dan logika hukum DPR dalam membuat angka-angka presidential threshold