Wabup Dinonaktifkan, Pemerintahan Timpang

Sabtu, 26 November 2011 – 14:09 WIB

“Saya pribadi sangat hormat (dengan Faqih Jarjani,red) namun kita bicara tentang aturan dan kepentingan orang banyak,” ujar Subhan lagi.

Menurutnya, sudah tidak terhitung berapa kali agenda berat yang dijalankan kepala daerah sendirian. Itu belum lagi berbagai pertemuan yang harus dihadiri sendiri oleh kepala daerah hingga akhirnya waktu dan tenaga bupati banyak terkuras, bukan lagi memikirkan kesejahteraan masyarakat, namun menghimpun tugas seorang wakil bupati. Padahal visi dan misi daerah sangat mulia namun masih sulit dibuktikan jika tidak ada pasangan kendati masih ada seorang sekretaris daerah.

Hal Senada disampaikan HM Fansyuri dan Tajuddin Noor, keduanya dari Fraksi Papadaan. Mereka prihatin dan minta pemerintah mengambil sikap tegas dan jelas lebih cepat. Mereka mencontohkan, kekosongan wakil bupati di Hulu Sungai Utara juga cepat disikapi, padahal seingat mereka kosongnya cuma 7 bulan. Namun di HST sampai 1 tahun belum juga ada perkembangan yang membuat masyarakat tenang.

“Saya tidak mau berbicara tentang proses hukum, itu biarlah pengadilan dan kejaksaan yang berwenang. Banyak rakyat bertanya, ada apa dengan wakil bupati. Lama-lama saya juga bosan menjelaskan kalau ditanyakan pertanyaan yang sama,” kata Fansyuri yang diamini oleh Tajuddin Noor.

Tajuddin Noor menilai, tugas wakil bupati sangat vital. Selain membantu tugas bupati menyelenggarakan pemerintahan, posisi Faqih Jarjani sangat strategis untuk memberikan masukan aneka isu pembangunan di daerah. Alasannya, pengalaman politik dan kepribadian yang bagus seorang Faqih selama berkarir di DPRD HST sudah terbukti.