Wacana Kebijakan Bulog Dianggap Bertentangan dengan Misi Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Wacana Perum Bulog yang ingin impor beras ketan 65 ribu ton dari Thailand dan Vietnam dinilai bertentangan dengan misi Presiden Joko Widodo.

Prioritas kerja Bulog pun dipertanyakan mengingat berseberangannya kebijakan perusahaan negara yang dipimpin Budi Waseso itu.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan seharusnya Bulog melihat dulu stok beras ketan dalam negeri dan mengunci kebijakan impor sebagai jalan terakhir. 

Dia memberi contoh, pernah ada hampir satu juta ton impor rusak di gudang gudang Bulog. Akmal mempertanyakan di mana beras ketan itu nantinya ditempatkan kala Budi Waseso mengatakan kehabisan ruang simpan beras.

“Jadi kalau menurut saya, perlu dipikir dalam-dalam. Apalagi Pak Buwas mengeluh Rp 10 miliar per hari buat bayar utang bank. Impor kan pakai bunga komersil jadi kan semakin membebani,” kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (15/11).

Akmal menduga impor beras ketan ini nanti pelaksananya dilakukan perusahaan swasta. “Kami tidak curiga dengan impor. Cuma ini tak sesuai dengan komitmen pemerintah. Impor adalah jalan terakhir, kalau tidak mendesak tidak usah impor,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menyoroti keinginan impor ini dari validitas data.

Indef juga menanyakan komitmen Bulog dan Presiden Jokowi terhadap impor tak tak perlu. “Kalau ada impor saya akan pecat, tapi sampai hari ini tidak ada satu pun yang dipecat. Itu sudah basi lah,” timpal Enny.