Wacanakan Sidang Tahunan MPR
Sebagai Momen Pertanggungjawaban PemerintahSabtu, 30 Oktober 2010 – 07:04 WIB
Saat itu, hadir presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, ketua MK, ketua BPK, ketua KY, dan sejumlah menteri. Itu merupakan pertemuan ketiga. Yang pertama berlangsung di Istana Negara. Pertemuan kedua dilakukan di Istana Bogor, Januari tahun ini.
Irman menyampaikan, pertemuan informal semacam itu berpotensi menjadi perselingkuhan politik antarelite penyelenggara negara karena bersifat tertutup. "Kalau dengan sidang tahunan ini, akan semakin terbuka karena semua melihat," tegasnya.
Sejalan dengan dihidupkannya kembali sidang tahunan MPR, Irman mengusulkan perlunya GBHN model baru. Sejak konstitusi diamandemen, GBHN yang ditetapkan MPR tersebut memang turut dihapus. Ke depan, saran dia, seorang capres yang terpilih harus menyerahkan naskah janji politiknya ketika berkampanye kepada MPR secara terstruktur dan sistematis. "Itu yang diketok dan menjadi tagihan MPR setiap tahun. Bisa disebut semacam neo-GBHN," katanya.