Wacanakan Sidang Tahunan MPR

Sebagai Momen Pertanggungjawaban Pemerintah

Sabtu, 30 Oktober 2010 – 07:04 WIB

JAKARTA - Sidang tahunan (ST) MPR diwacanakan untuk kembali dihidupkan. Melalui forum formal kenegaraan tersebut, presiden diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan progress report pemerintahannya dalam setahun. Pakar hukum tata negara Irman Putera Sidin menuturkan, bertepatan dengan setahun pemerintahan SBY pada 20 Oktober 2010, sebagian masyarakat perkotaan memprotes kinerja pemerintah.

Menurut dia, fakta tersebut seharusnya diformalkan menjadi tugas parlemen untuk menagih janji presiden setiap tahun. Forumnya adalah sidang tahun MPR yang dihapus sejak 2004. "Seharusnya sidang tahunan itu dilembagakan kembali. Perlu direorganisasi menjadi proses formal forum MPR," kata Irman dalam diskusi Urgensi Amandemen UUD 1945 di gedung DPD kemarin (29/10).

Untuk memperkuat sidang tahunan itu, dia mengusulkan agar diatur melalui UUD 1945. Artinya, hal tersebut juga perlu diikutkan sebagai salah satu materi dalam amandemen konstitusi. Dulu, sidang tahunan MPR hanya diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Tahun 2000.

Irman menambahkan, format sidang tahunan yang akan kembali dihidupkan itu mesti berbeda dari sidang tahunan yang sudah dihapus. Saat itu, sidang tahunan MPR lebih didominasi pidato presiden. "Bentuknya harus dialog. Biarkan 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD itu menginterupsi semua. Tapi, waktunya dibatasi. Sampai tiga hari bersidang nggak apa-apa. Tidak ada yang perlu ditakuti," ujarnya lantas tersenyum.