Wagub Jabar: Masyarakat Jangan Terpancing Isu

Jumat, 24 September 2010 – 13:45 WIB

SIKAP - Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat menggelar konferensi pers terkait insiden Ciketing, di kantor MUI, Jakarta, kemarin (23/9). Foto: Ukon Furkon Sukanda/Indopos.

BEKASI - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dede Yusuf mengaku belum bisa memastikan adanya keterlibatan elit politik nasional dalam peristiwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Ciketing Asem, seperti yang diungkap Gerakan Peduli Pluralisme (GPP) kemarin. Dia pun meminta masyarakat agar jangan terpancing dengan adanya isu itu, serta harus menahan dan mengontrol diri, karena pemerintah sudah melakukan upaya penyelesaian. Hal itu dikatakannya usai acara pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta-Bekasi dan Meal Test di Asrama Haji, kemarin (23/9).

"Sebetulnya bukan begitu. Bukan masalah adanya upaya untuk membuat suasana tidak kondusif di Bekasi. Kejadian ini bisa di mana aja kok. Bukan hanya di Bekasi. Dan kami juga sudah memantau, bisa saja sewaktu-waktu terjadi di tempat lain. Kami bersama-sama sudah menyelesaikan masalah ini, karena ada persoalan lain yang lebih besar, yaitu kesatuan bangsa, yang harus kita jaga bersama," paparnya.

Mengenai isu kalau Kota Bekasi akan menjadi percontohan bagi daerah lain (terkait masalah gesekan sosial), Dede mengaku tidak bisa menjawabnya. Pasalnya katanya, belum ada bukti secara tertulis (tentang itu). "Kalau teman-teman dari GPP (Gerakan Peduli Pluralisme) bisa mengatakan seperti itu, itu sih hak mereka. Tapi kalau kita melihatnya, ini bukan soal itu. Yang namanya gesekan itu bisa di mana saja muncul," tambahnya lagi.

Dede mengaku, upaya Pemprov Jabar untuk menyelesaikan masalah HKBP Ciketing Asem, sudah dilakukan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Namun kata Dede, kewenangan masalah perizinan itu adanya di Kotamadya, dan masalah agama itu di Kementerian Agama. Sedangkan Pemprov Jabar, hanya membantu apa yang menjadi kekurangan, seperti men-support fasilitasnya. Sementara untuk masalah perizinan, kata Dede, pihaknya tidak dapat mengintervensi secara langsung.