Wahai Pak Jokowi, Kualitas Udara Riau Sudah Menyentuh Level Bahaya

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah hiruk pikuk soal revisi undang-undang dan calon pimpinan KPK terpilih, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyentil Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal kondisi udara di Riau yang menyentuh level bahaya.

Kepada JPNN, Jumat (13/9), Sukamta mengatakan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau semakin menjadi. Kualitas udara sudah masuk level berbahaya bagi keselamatan masyarakat di sana.

"Soal asap ini mesti menjadi keprihatinan kita bersama. Negara harus bertindak sigap dan gerak cepat, karena berdasar info terupdate di lapangan kualitas udara sudah dalam kondisi membahayakan. Bahkan sudah ada imbauan kepada masyarakat untuk meninggalkan Riau," ucap Sukamta.

Diketahui oada hari ini Indeks Pencemaran Udara (ISPU) menyentuh level berbahaya, yakni di angka 300-500. Untuk itu, politikus Senayan ini meminta pemerintahan Jokowi bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.

"Pemerintah harus lebih taktis. Perkuat koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak terkait. BNPB dalam kondisi darurat mempunyai fungsi Komando dalam penanggulangan bencana. Pemerintah harus meningkatkan status kesiapsiagaan darurat bencana agar penanganannya lebih sigap, komprehensif, massif, meminimalisasi risiko, dan tepat sasaran," tutur Sukamta.

Sekretaris Fraksi PKS DPR ini menjelaskan, tren karhutla naik setiap tahunnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan luas lahan terbakar pada periode Januari hingga Agustus 2019 mencapai 328.724 hektare (ha). Provinsi Riau mencatat wilayah terluas yang dilanda kebakaran, yakni 49.266 ha. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau paling banyak terjadi di lahan gambut, yakni 40.553 ha dan tanah mineral 8.713 ha.

Karhutla di tanah mineral yang terluas terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 108.368 ha. Di Kalimantan Tengah, luas karhutla mencapai 44.769 ha. Di Kalimantan Barat 25.900 ha, Kalimantan Selatan 19.490 ha, dan Sumatera Selatan 11.826 ha. Hal Ini butuh penangangan yang serius dan komprehensif.

"Pemerintah harus cari solusi agar akar masalah terselesaikan sehingga persoalan karhutla tidak berulang," kata legislator asal Yogyakarta ini.