Wahid Institute Juga Kecam Pemerintah DKI

Satpol PP dan Warga Sama-sama Korban Kekuasaan

Kamis, 15 April 2010 – 16:18 WIB

Wahid Institute Juga Kecam Pemerintah DKI - JPNN.COM

JAKARTA - Bentrokan yang menelan sejumlah besar korban luka-luka dan meninggal, antara warga Jakarta Utara dan Satpol PP yang hendak membongkar makam salah seorang tokoh penyebar Islam di Jakarta abad ke-18, Habib Hasan bin Muhammad al-Hadad (wafat 1756) atau yang dikenal dengan sebutan Mbah Priok, terus mendapat kritikan. Salah satunya adalah dari lembaga The Wahid Institute, yang bahkan menyebut peristiwa bentrok itu patut dikutuk sebagai bentuk kejahatan.

Sebagaimana rilis yang disampaikan kepada media, Kamis (15/4) siang, melalui Rumadi, Koordinator Program The Wahid Institute, disebutkan bahwa hal ini menunjukkan kalau Pemerintah DKI Jakarta dan aparatnya tidak mempunyai kepekaan kultural terhadap paham keagamaan masyarakat. "Hanya pemerintahan berkarakter Wahabi-lah yang tega melakukan pembongkaran paksa terhadap makam-makam yang mempunyai nilai historis-religius di mata masyarakat," ungkapnya.

Dalam kaitan dengan itu, The Wahid Institute pun lantas menyampaikan pernyataan sikapnya. Yang pertama yaitu bahwa Pemerintah DKI harus bertanggungjawab dengan adanya bentrokan tersebut, sekaligus segera menghentikan niat untuk melakukan pembongkaran paksa terhadap makam Mbah Priuk dan menghentikan segala tindak kesewenang-wenangan. "Pemerintah DKI harus memahami suasana psikologis-religius masyarakat menyangkut makam seorang tokoh, apalagi makam tersebut tempat di mana umat Islam melakukan aktivitas religius," papar Rumadi.

Berikutnya, lembaga ini pun menyebutkan bahwa bentrokan tersebut menunjukkan Pemerintah DKI tidak mampu berdialog secara baik dengan warga, sehingga memaksakan kehendak dan kepentingannya. Padahal mestinya, suara warga yang mati-matian mempertahankan makam Mbah Priok harus didengar. "Makam seorang tokoh seperti Mbah Priok bukanlah rumah sengketa yang bisa diselesaikan dengan mengerahkan buldoser. Ada aspek-aspek kultural-keagamaan yang harus diperhitungkan dengan cermat oleh Pemerintah DKI Jakarta," ungkapnya lagi.