Waka MPR: Prematur Simpulkan Vonis PTUN Perkara Fadel Bahayakan Sistem Ketatanegaraan

"Jangan terburu-buru menilai bahwa sistem ketatanegaraan kita ada dalam bahaya, karena pembatalan surat Ketua DPD RI terkait dengan penggantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD," tegasnya.

Bagi Arsul, perdebatan apakah surat Ketua DPD tersebut murni atau tidak murni bersifat konkret dan individual.

"Biarlah itu menjadi bahan perdebatan hukum di ranah banding dan kasasi," tegas Asrul Sani kembali.

Menurutnya, tidak pas jika pimpinan MPR turut mengomentari materi perkara. (mrk/jpnn)